Pemkab Bone Diduga Tak Sesuai Aturan dalam Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Luar Daerah, Kerugian Capai Rp626 Juta

Bone, 14 Mei 2025 LNI News – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bone kembali menjadi sorotan. Berdasarkan temuan terbaru, terdapat pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas luar daerah yang tidak sesuai dengan ketentuan, dengan nilai mencapai Rp626.928.293,00.

Dalam laporan penganggaran tahun anggaran (TA) 2022 dan 2023, Pemkab Bone mengalokasikan dana perjalanan dinas masing-masing sebesar Rp94,6 miliar dan Rp114,9 miliar. Realisasi anggaran untuk TA 2022 mencapai Rp88,4 miliar atau 93,52%, sementara pada TA 2023 (hingga 30 November) tercatat sebesar Rp50 miliar atau 43,59%. Sebagian besar dari realisasi anggaran tersebut digunakan untuk membiayai perjalanan dinas luar daerah.

Pemkab Bone diketahui telah menetapkan pedoman perhitungan pembayaran perjalanan dinas melalui Peraturan Bupati Bone Nomor 52 Tahun 2020. Aturan ini mencakup pejabat negara, PNS, pegawai tidak tetap, dan non-PNS di lingkungan Pemkab Bone. Komponen biaya perjalanan dinas yang diperbolehkan meliputi uang harian, transportasi, BBM, penginapan, taksi, representasi, hingga sewa kendaraan.

Namun, dalam praktiknya ditemukan berbagai ketidaksesuaian. Pelaksanaan perjalanan dinas kerap tidak disertai bukti-bukti pertanggungjawaban yang lengkap. Dokumen-dokumen pendukung yang seharusnya diserahkan kepada pejabat pelaksana kegiatan (PPK-SKPD) acapkali tidak memenuhi syarat, sehingga menimbulkan potensi kerugian negara.

Sebelumnya masalah ini pernah dilaporkn di Pihak berwenang yaitu dikejaksaan negeri Bone Dengan item makan minum dan perjalanan dinas melalui BKAD Bone. Untuk itu diharapkan segera melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk menindaklanjuti secara hukum.

LNI News – Redaksi

Pos terkait

Jaringan Social