LATENRITTA NEWS BONE SULSEL – Dunia sepakbola Kabupaten Bone kembali menjadi sorotan. Kebijakan baru yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Kabupaten Bone menuai kecaman publik, khususnya dari para pemerhati dan pelatih sepakbola usia dini. Pasalnya, kebijakan tersebut dinilai tidak berpihak kepada pembinaan generasi muda, terutama anak-anak berprestasi di bidang olahraga.
Kebijakan yang mewajibkan pembayaran sebesar Rp300.000 untuk penggunaan Stadion Lapatau Watampone sebagai tempat latihan dinilai sebagai bentuk komersialisasi fasilitas publik. Padahal, stadion yang dibangun dengan dana rakyat seharusnya dapat digunakan secara bebas untuk pembinaan olahraga, terutama bagi anak-anak yang tidak memiliki akses latihan selain di stadion tersebut.
Kondisi semakin memprihatinkan ketika sejumlah lapangan yang sebelumnya menjadi tempat latihan kini telah hilang, baik karena alih fungsi maupun tidak lagi dapat diakses oleh masyarakat. Kini, hanya Stadion Lapatau yang tersisa, namun aksesnya pun dipersulit dengan adanya beban biaya tersebut.
Tokoh masyarakat dan pelatih sepakbola lokal menyayangkan sikap pemerintah yang lebih mengutamakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibanding masa depan olahraga Bone.
“Ini bentuk pembunuhan perlahan terhadap sepakbola Bone. Anak-anak yang ingin latihan justru dibebani biaya. Bukankah seharusnya kita mendukung dan memfasilitasi mereka?” ujar salah satu pelatih akademi sepakbola di Bone.
Mereka menilai, stadion memang dikelola oleh pihak tertentu dan di bawah kewenangan pemerintah daerah, namun seharusnya ada kebijakan khusus yang membedakan penggunaan untuk komersial dan untuk pembinaan usia dini.
“Kami tidak keberatan jika stadion digunakan untuk event resmi atau komersil dengan tarif. Tapi untuk latihan anak-anak, janganlah dibebani. Mereka adalah investasi jangka panjang daerah ini,” tambahnya.
Sebagai fasilitas publik, stadion seharusnya memberikan ruang untuk pengembangan potensi anak-anak daerah, bukan justru menjadi beban tambahan yang bisa mematikan semangat mereka. Para pelatih, orang tua, dan pemerhati sepakbola pun mendesak pemerintah daerah, khususnya Kadispora Bone, untuk segera mengevaluasi kebijakan ini demi keberlangsungan masa depan sepakbola di Bumi Arung Palakka.(*)
