Pelanggaran Tupoksi dan Potensi Nepotisme di Dinas Perindustrian Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan

Bone, 8 Mei 2025, Sulawesi Selatan –

Dinas Perindustrian Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan anggaran tahun 2025, diduga melakukan pelanggaran dalam pengelolaan anggaran dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi).

Kegiatan yang seharusnya dikelola oleh bidang-bidang sesuai tupoksinya justru ditumpuk pada satu bidang, yaitu Bidang Pembangunan Sumber Daya dan Pemberdayaan Industri, menimbulkan ketidaktransparanan dan ketidaksesuaian dengan aturan.

Anggaran Ditumpuk pada Satu Bidang

Berdasarkan informasi yang diperoleh oleh ( LNI ) News 8 Mei 2025, beberapa kegiatan yang semestinya menjadi tanggung jawab bidang lain justru dialokasikan anggarannya ke satu bidang. Contohnya:

1. Pengadaan Barang dan Bantuan yang seharusnya dikelola oleh Bidang Sarana dan Prasarana.

2. Kegiatan Promosi atau Pameran yang menjadi Tupoksi Bidang Kerja Sama, Pengawasan, Evaluasi, dan Promosi Investasi Industri.

Baca Juga:  BPK RI Temukan Ketidaksesuaian Pertanggungjawaban Belanja BBM dan Perjalanan Dinas Pemkab Bone Senilai Rp 626 Juta 

3. Pengawasan dan Evaluasi yang juga seharusnya berada di bawah bidang terpisah.

Pemusatan anggaran pada satu bidang ini dinilai tidak sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang.

Potensi Nepotisme dalam Pengadaan Catering.

Selain masalah pengelolaan anggaran, ditemukan indikasi nepotisme dalam pengadaan makan dan minum untuk kegiatan dinas. Catering yang digunakan dalam berbagai acara dinas diduga merupakan milik keluarga pejabat terkait. Hal ini menimbulkan konflik kepentingan dan melanggar prinsip transparansi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

Tuntutan Evaluasi dan Investigasi Masyarakat dan pengawas keuangan daerah mendesak agar:

1. Pemerintah Kabupaten Bone segera melakukan audit internal terhadap alokasi anggaran Dinas Perindustrian.

2. Inspektorat Daerah turun tangan memeriksa indikasi penyimpangan dan nepotisme dalam pengadaan catering.

Baca Juga:  Siswa SMP 1 Ulaweng Unjuk Rasa Nyatakan Sikap Ganti Bendahara Bos Sekolah

3. Dinas Perindustrian melakukan klarifikasi terbuka terkait ketidaksesuaian alokasi anggaran dengan Tupoksi masing-masing bidang.

Jika dugaan ini terbukti benar, langkah hukum harus diambil untuk memastikan tidak ada lagi praktik serupa di masa depan.

Keterangan hak jawab lebih lanjut dapat menghubungi Biro Investigasi LNI News

Email : mukhawasrasyid90@gmail.com

Watshap : 085342260376

 

*#Transparansi #Akuntabilitas #Bone #Sulsel #LNInews*

 

**Catatan Redaksi:**

Berita ini masih dalam pengembangan. Kami terbuka untuk klarifikasi dari pihak terkait.

Pos terkait